Respon Menpan

FORUM KOMUNIKASI PTT-GTT
DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT : JL. PRAMUKA NO.2 TELP. (0324) 322697 HP : 081553317873, 081938098918
P A M E K A S A N

2 April 2009

No. : 0/FK.PTT-GTT/I/2009
Lamp. : - K E P A D A
Sifat : Penting
Hal : Permohonan Kebijakan Yth. Menteri Pendayagunaan Apatur
Negera (MENPAN)
Di
J A K A R T A

Dengan hormat,

Salam Silaturrahim, semoga dalam lindungan Allah SWT. Amien

Sehubungan dengan banyaknya jumlah GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Administrasi sekolah) baik di sekolah negeri/maupun di sekolah swasta di Kab. Pamekasan, bahwa :

a. Tidak tercantum dalam lembaran database pusat karena gajinya bukan dari APBD/APBN
b. Masa kerjanya sudah puluhan tahun dan bekerja sebelum otonomi daerah
c. Usianya memasuki usia kritis untuk diangkat menjadi PNS
d. Khusus PTT (Pegawai Administrasi Sekolah) setiap ada rekrutmen CPNS tak pernah
tersentuh sama sekali dari dulu sampai sekarang.

Berdasarkan :
1. PP 48 Tahun 2005 Pasal 6 Ayat 2
2. Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah
3. Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah
4. Surat BKN No. K.26-30/V.35-5/99, tanggal 27 Maret 2006 tentang pendataan ulang honorer yang sesuai kriteria PP 48 tahun 2005.

Mempertimbangkan :
1. Surat Rekomendasi Bupati Pamekasan , Mei 2006 tentang usulan database
2. Surat Rekomendasi Ketua DPRD Pamekasan No.800/169/441.200/2006
3. Surat Rekomendasi Bupati Pamekasan No.893.3/057/441.131/2008, tgl 9 Januari 2008
4. Surat Rekomendasi DPRD Kab. Pamekasan, No. 170/48/441.200/2008 tgl 19 januari 2008.
5. Surat Rekomendasi PGRI Kab. Pamekasan, Nomor : 03/PGR-Kab/I/2008 tgl 24 Januri 2008.

Mohon kepada pemerintah untuk mendapatkan kebijaksanaan sesuai peraturan dan perundang- undangan yang belaku sebagaimana yang dijabarkan oleh PP 48 2005 pasal 6 ayat 2 dan diamanatkan oleh Undang-undang No.22 dan Undang-undag No.25 ahun 1999.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya kami menyampaikan terima kasih, semoga dapat mengabulkan permohonan kami.


Ketua Umum, Sekretaris,



M A S K U R, ST HAFIED EFFENDY, M.Pd.

Read More......

Hasil Kunjungan Ke Menpan

Dengan hormat,

Salam Silaturrahim, semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amien

Bersama surat ini kami sampaikan Laporan Kunjungan Silaturrahim FK. PTT-GTT Kab. Pamekasan ke MENPAN dan MENDIKNAS yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 4 Mei 2009 sebagai berikut ;

A. Dasar Pemikiran

- Hasil pertemuan perwakilan GTT-PTT Prop Jatim dengan Sekjen Menpan (Bpk. TASDIQ GINANTO) pada pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2009 di Gedung Departemen Agama Prop. Jatim Jl. Waru – Sidoarjo Surabaya.

- Rencana pemerintah mengadakan rekrutmen CPNS melalui tahapan seleksi yang akan ditindaklanjuti membuat regulasi kebijakan dengan merangcang RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah).

- Peraturan pemerintah No. 48 tahun 2005 jongto No. 43 tahun 2007, sesuai pasal 6 ayat 2.

B. Latar Belakang

- Banyaknya GTT-PTT non APBD/APBN di Kab. Pamekasan tidak tercover dalam lembaran database (PP 43 tahun 2007)

- Masa kerja GTT-PTT yang telah mengabdi minimal 5 tahun s.d puluhan tahun dengan usia memasuki usia kritis pada rekrutmen CPNS.

- Belum ada ketentuan yang jelas terhadap status GTT-PTT Kab. Pamekasan. Baik status keberadaannya maupun kesejahteraannya dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

C. Landasan Hukum

- Surat Rekomendasi Bupati Pamekasan , Mei 2006 tentang usulan database

- Surat Rekomendasi Ketua DPRD Pamekasan No.800/169/441.200/2006

- Surat Rekomendasi Bupati Pamekasan No.893.3/057/441.131/2008, tgl 9 Januari 2008

- Surat Rekomendasi DPRD Kab. Pamekasan, No.170/48/441.200/2008 tgl 19 januari 2008.

- Surat Rekomendasi PGRI Kab. Pamekasan, No: 03/PGRI-Kab/I/2008 tgl 24 Januri 2008.

- Surat Rekomendasi Bupati Pamekasan

- Surat Bupati No. 188/c/441 112/2008 tentang penetapan tunjangan kesejahteraan GTT/PTT dari anggaran APBD Kab. Pamekasan

D. Delegasi / Utusan ke Menpan dan Mendiknas

- Delegasi yang diberangkatkan sebagai berikut :

1. Maskur Ketua Umum

2. Hamid Gastara Bendahara Kabupaten

3. Achmad Kamaludin Koord. Kecamatan Kota Pamekasan

4. Wasful Koord. Kecamatan Tlanakan

5. Hambali Sekrertaris Kecamatan Tlanakan

6. Halili Koord. Kecamatan Pegantenan

7. Ferrizal Maulana Koord. Kecamatan Palengaan

8. Agus Wijaya Koord. Kecamatan Proppo

9. Imam Hidayat Koord. Kecamatan Galis

10. Marsono Koord. Kecamatan Pademawu

11. Imam Hidayat Koord. Kecamatan Galis

12. Hadi Santoso Koord. Kecamatan Kadur

13. Rasidi Anggota Kecamatan Kadur

14. Ach. Suprapto Koord. Kecamatan Pakong

15. Abdurrahman Anggota Kecamatan Pakong

16. Mohammad Sholeh Koord. Kecamatan Pasean

17. Heruddin Anggota Kecamatan Pasean

18. Miftahol Arifin Koord. Kecamatan Waru

E. Pelaksanaan Kunjungan

* Kunjungan Ke Mendiknas

Kunjungan di Mendiknas pada hari Senin, tgl 4 Mei 2009 Pukul 11.15 WIB, dengan agenda sebagai berikut

1. Menyerahkan surat permohonan Kebijaksanaan rekrutmen CPNS kepada Menteri Pendidikan Nasional (terlampir)

2. Menyerahkan 1 Bendel dan 1 CD Daftar GTT-PTT Kab. Pamekasan, data tersebut diajukan sebagai acuan untuk di evaluasi dan dipertimbangkan dalam regulasi kebijakan pada rekrutmen CPNS.

3. Surat dan Data GTT-PTT diterima oleh : STAF TATA USAHA Kementerian a/n : Ibu MARNI. (bukti terima terlampir)

* Kunjungan Ke Menpan

Kunjungan di Menpan pada hari Senin, tgl 4 Mei 2009 Pukul 12.30 WIB.dengan agenda sebagai berikut :

1. Menyerahkan surat permohonan Kebijaksanaan rekrutmen CPNS kepada Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara (terlampir)

2. Menyerahkan 1 Bendel dan 1 CD Daftar GTT-PTT Kab. Pamekasan, data tersebut diajukan sebagai acuan untuk di evaluasi dan dipertimbangkan dalam regulasi kebijakan pada rekrutmen CPNS.

3. Surat dan Data GTT-PTT diterima oleh : Bpk. SARWO PAMBAGIO (Kabid Rekrutmen SDM Apatur MENPAN. (bukti terima terlampir).

4. Kunjungan di Menpan diterima oleh :

a. Ibu Erni : Deputi SDM Apartur – Menpan

b. Bpk Sarwo Pambagio : Kabid Rekrutmen CPNS – Menpan

c. Bpk. Indriatno : Kabag. Hub. Antar Lembaga Humas - Menpan

5. Asprirasi yang disampaikan :

a. Mendesak Pemerintah untuk segera menerbitkan PP baru (sesuai PP No. 43 tahun .2007), meregulasi kebijakan baru rekrutmen CPNS melalui tahapan seleksi administrasi.

b. Melalui Menpan forum mengajukan permohonan agar data GTT-PTT Kab. Pamekasan Non APBD/APBN tercover dalam database baru sehingga dapat terekrut menjadi PNS melalui tahapan seleksi.

c. Melalui Menpan forum mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan Software baru yang dirancang untuk menampung DATA ENTRY GTT-PTT non APBD/APBN.

d. Permohonan kepada Menpan agar didalam pengisian database baru dilakukan pengawasan dan pengendalian secara ketat dengan melibatkan beberapa elemen kelembagaan yang berkompeten di dalamnya menghidari manipulasi dan penggelembungan data.

e. Permohonan peningkatan kesejahteraan bagi GTT-PTT baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan menerbitkan PP baru.

F. Respon MENPAN

a. Pemerintah (khususnya Menpan, Mendiknas, Menag, Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPRRI ) telah membuat dan berusaha secepat mungkin untuk segera menerbitkan PP baru yang mengatur tentang tahapan-tahapan seleksi rekrutmen CPNS bagi tenaga honorer non APBD / APBN.

b. Usulan data GTT-PTT Kab. Pamekasan akan dijadikan acuan dan pertimbangan di dalam rekrutmen CPNS sesuai mekanisme PP yang baru untuk mendapatkan penetapan status dari pemerintah pusat.

c. Software untuk database baru akan segera direalisasikan. Pengiisian data (entry data) akan dilakukan oleh pihak BKD Kab./Kota masing-masing dengan melibatkan UPTD/instansi dinas terkait.

d. Entry data / Pengisian data di Kab/Kota akan diawasi dan dikendalikan secara ketat dengan melibatkian pihak yang berwenang (misal : Kejaksaan / KPK)

e. Pemerintah akan memperhatikan peningkatan kesejahteraan bagi Tenaga Honorer sesuai kemampuan anggaran negara dan pemerintah daerah.

Menpan akan menyampaikan seluruh aspirasi yang disampaikan forum (perwakilan GTT-PTT Kab. Pamekasan) pada pembahasan RPP untuk dapatnya diakomodir dalam tahapan seleksi rekrutmen CPNS sesuai regulasi kebijakan pada PP yang baru.

Demikian hasil kunjungan ini saya beritahukan, semoga langkah-langkah yang ditempuh oleh perwakilan GTT-PTT Kab. Pamekasan terwujud sesuai keinginan dan harapan Bapak/Ibu untuk menjadi PNS yang bermanfaat bagi masyrakat, negara dan agama untuk ikut andil di dalam memajukan pendidikan bangsa Indonesia. Semoga Allah SWT mengabulkan dan meridhoi cita-cita kita semua. Amien... ya robbal alamin.

Ketua Umum Sekretaris

FK.PTT-GTT Kab. Pamekasan, FK.PTT-GTT Kab. Pamekasan,

M A S K U R, ST MOH. HAFID EFFENDY, M.Pd.

Read More......

PROFIL FORUM KOMUNIKASI GTT-PTT

FORUM KOMUNIKASI GTT-PTT
DINAS PENDIDIKAN
KAB. PAMEKASAN
SEKRETARIAT : Jl. Pramuka No.2 Hp. 081553317873

SEKAPUR SIRIH

A. Dasar Pemikiran.

Manusia Indonesia seutuhnya yang diidealisasikan menjadi titik puncak capaian tujuan pendidikan nasional sebagai proses kemanusiaan dan pemanusiaan sejati masih terus menjadi dambaan kita, ketika sosok yang sesungguhnya belum lagi ditemukan pada saat arus globalisasi dan era pasar bebas terus menerpa secara keras.

Di sinilah kita harus menerima secara taat asas bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan dan pelatihan dengan beragam jenis, jenjang, sifat, dan bentuknya sebagai sebuah proses yang tidak pernah akan selesai. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain perbaikan sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu manajemen sekolah, serta adanya kualifikasi tenaga pengajar yang ketat.

Namun demikian berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Salah satu faktor yang merupakan ujung tombak proses kemanusiaan dan pemanusiaan di lembaga formal adalah guru.Guru juga sebagai sosok yang tidak hanya tercermin dalam kesederhanaan mereka berpakaian, bertutur kata, berbelanja di pasar atau dalam pola menikmati waktu senggang, akan tetapi status guru juga harus jelas dan pasti keberadaannya.Hingga saat ini agenda kerja, wajah kegiatan, dan fungsi yang ditampilkan oleh guru masih belum ada perubahan yang signifikan dengan harapan pemerintah, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di kelas dengan efektif dan efisien. Mereka inilah yang hanya menjadi ujung tombak proses kemanusiaan dan pemanusiaan melalui jalur pendidikan formal. Oleh karena itu, guru masih belum puas dengan apa yang diterima setiap bulannya. Selain itu, berbagai pihak sering mempertanyakan, siapakah yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita? Stake holders, siswa, guru, atau penentu kebijakan. Oleh karena itu, perlunya pemikiran kita bersama untuk mencari solusi yang tepat dalam menghadapinya. Sehingga pendidikan yang menjadi program prioritas Kabupaten Pamekasan akan terwujud sesuai dengan harapan masyarakat dan penentu kebijakan. Salah satunya dengan cara meningkatkan kesejahteraan guru dan menetapkan status guru yang lebih jelas menurut keberadaannya. Dengan kegiatan inilah, Forum GTT/PTT akan mengadakan tindak lanjut kunjungan penetapan status Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ke Menpan dan Mendiknas.

B. Tujuan

a. Guna mendukung terciptanya tujuan Pendidikan Nasional sesuai dengan harapan pemerintah. b. Menindak lanjuti hasil kunjungan usulan penetapan status kinerja GTT dan PTT kab. Pamekasan yang berkapasitas sebagai guru yang juga ikut serta dalam pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional
c. Untuk dapatnya status GTT dan PTT diakui oleh pemerintah pusat dan Daerah.
d. Untuk dapatnya merevisi PP 48 yang sangat kontroversi dengan GTT dan PTT.
e. Untuk dapatnya tercover dalam lembaran Data Base Pusat.

C. Permasalahan dan Solusi

Profesi guru yang di dalam forum-forum resmi dan naskah-naskah formal akademik begitu mulia, di masyarakat luas nampaknya masih menjadi semacam profesi kelas dua, di bawah profesi-profesi lain. Oleh karena itu pemasalahan yang sering muncul dalam situasi sekarang yakni keberadaan status guru dan pegawai tidak tetap yang belum jelas keberadaannya khususnya bagi guru yang memiliki status GTT dan PTT yang belum diterima sebagai PNS dengan kategori tenaga honorer yang hanya dibayar sekolah. Berdasarkan pemaparan sederhana permasalahan yang muncul sebagai berikut;

Problematik Keberadaan status GTT dan PTT belum jelas dalam pemerintah daerah dan pusat, yang dikarenakan tidak tercovernya ke dalam lembaran Data Base, meskipun pengabdiannya sudah berpuluh-puluh tahun.Tidak disiplinnnya pengakuan administratif yang valid dan sahih serta Kesejahteraan tenaga pendidik yang sangat minim.Adanya kecemburuan sosial yang dikarenakan belum adanya perhatian kinerja bagi GTT dan PTT. v Solusi Pihak Eksekutif dan Legislatif segera mengambil kebijakan yang signifikan berdasarkan keberadaan nasib status GTT dan PTT yang belum jelas status keberadaannya.Untuk dapatnya segera diusulkan berkaitan dengan kejelasan dan penetapan status GTT dan PTT untuk tercover dalam lembaran data base.Adanya program kepedulian peningkatan kesejahteraan guruAdanya pemberiaan reaward khusus GTT dan PTT. Oke

Read More......